badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer dalam pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan seorang. jadi, kalau seandainya ada yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan itu memiliki konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan setelah diumumkan lulus dibuat calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena mampu mempunyai preseden buruk selama perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses secara hukum meski telah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan zat pidana tidak hilang sekalipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum sebab perbuatan itu telah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer dan mesti diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma agar menegakkan hukum, sementara supaya menciptakan keadilan sehingga tidak ada pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui pihak yang berhak tapi tak punya kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan sehingga tidak banyak lagi oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan dalam peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tidak ada klausul ataupun Salah satu pasal pun dan mengajarkan kiranya honor daerah mampu diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak dengan apbd ataupun apbn. tidak dan banyak pasal dan menyebutkan bahwa mereka mampu berusaha di instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd serta apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013 selama normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri juga swasta di 31 desember 2008, detail memaparkan 12 orang tercatat di daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut bisa untuk bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan mampu dibuat bukti terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, dengan serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer dalam tahun 2006 juga 2007, hanya Satu orang yang tercatat dibuat honorer direkrut pada 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos agar sd dan smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian website wajib belajar sembilan tahun. karena tersebut telah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut untuk honorer di 31 desember 2005, ujarnya.