Irjen Joko Susilo mungkin diadili mulai pekan depan

berkas irjen pol djoko susilo telah dilimpahkan ke pengadilan agar angka dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua juga empat dalam korps kemarin lintas polri 2011 dan tindak pidana pencucian biaya.

hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, mungkin sidangnya minggu depan, kata juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi di jakarta, selasa.

pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan supaya dibuat surat dakwaan.

wakil ketua kpk bambang widjojanto menyampaikan bahwa pelacakan aset milik djoko terus diselenggarakan walaupun berkasnya sudah p21 (tersedia).

Informasi Lainnya:

terkait kemungkinan aset baru yang terungkap di persidangan, bambang menyatakan temuan masih tersebut dapat dipergunakan.

dalam undang-undang, penemuan-penemuan pada proses persidangan bisa digunakan, didaftarkan kekayaan yang tak mampu dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.

kpk telah menyita lebih dari 33 tanah dan bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 kendaraan serta 6 bus besar milik jenderal bintang dua tersebut melalui nilai sekitar rp70 miliar.

harta bergerak dan telah disita kpk berupa empat mobil yaitu berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier dan toyota avanza

masih banyak enam bus besar dan disita, diantara lain diambil dari yogyakarta juga empat pada antaranya sudah diamankan selama sekitar gedung kpk

kpk menduga djoko melanggar pasal 3 serta ataupun 4 undang-undang no 8 tahun 2010 perihal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian biaya dan pasal 3 ayat 1 serta atau pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 mengenai tppu dengan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak rp10 miliar.

untuk jumlah korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp mengenai penyalahgunaan wewenang serta perbuatan memperkaya diri makanya berdampak pada keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.